 |
| Foto Kepala Seksi (Kasi) Penyelamatan dan Pencegahan Penyakit Dikes Kabupaten Bima, Ibnu Zubair, |
Bima, Bima Today. - Kendati di sejumlah daerah lain di Indonesia sukses dilaksanakan program nasional vaksin Measles Rubella (MR). Namun, di Kabupaten Bima ternyata banyak masyarakat yang menolak.
Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima menyebut, ada 5.000 pelajar yang menolak bakso Rubella (MR). "Sekian, jumlah pelajar di Kabupaten Bima, yang menolak vaksin Rubella," sebut Kepala Seksi (Kasi) Penyelamatan dan Pencegahan Penyakit Dikes Kabupaten Bima, Ibnu Zubair, saat dikonfirmasi di kantor setempat pada Kamis (30/8).
Dikatakannya, 5.000 pelajar yang menolak vaksin MR tersebut, berasal dari 57 sekolah di Kabupaten Bima dari tingkat Taman Kanak Kanak Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
"Ada 57 sekolah di Kabupaten Bima yang menolak vaksin Rubella (MR) dengan jumlah total siswa keseluruhan sebanyak 5.000 orang,"ungkapnya.
Lanjutnya, di luar penolakan tersebut, pasca vaksinasi MR terhadap sejumlah pelajar yang menerima disuntik Rubella, Dikes menerima 50 laporan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di sejumlah wilayah Kabupaten Bima.
"Kalau sosialisasi, sebenarnya sudah kita lakukan dari bulan Juli lalu. Tapi memang, banyak warga yang menolak untuk vaksin MR.
Penolakan itu, sambung Ibnu Zubair, langsung dari 50 sekolah tersebut. Pasca imunisasi memang ada 50 KIPI di Kabupaten Bima," ujarnya.
Dikatakannya, umumnya alasan masyarakat menolak vaksin MR karena pro kontra halal dan haram penyuntikan tersebut. Selain itu warga kuatir dampak pasca penyuntikan MR.
Sesuai target nasional, jumlah sasaran vaksin MR di Kabupaten Bima 139.154 orang. Namun hingga kini baru terealisasi 40 persen. "Sejumlah wilayah yang menolak vaksin MR yaitu, beberapa sekolah di Kecamatan Langgudu, Kecamatan Woha, Kecamatan Ambalawi,"bebernya.
Sementara itu, sesuai waktu yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, vaksin MR untuk kalangan pelajar hingga akhir Agustus 2018, sedangkan untuk anak di luar usia sekolah atau sasaran Posyandu ditargetkan tuntas pada akhir September 2018.
"Pasca munculnya penolakan ribuan pelajar di Kabupaten Bima, Dikes akan menyampaikan kondisi tersebut pada rapat koordinasi tingkat Provinsi NTB dalam waktu tak lama lagi,"tandasnya. (BT01)