 |
| Foto Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, saat jumpa Pers pada senin (1/10) |
Kota Bima, Bima Today - Dalam konferensi pers dengan puluhan awak media di ruang kerjanya pada Senin (1/10), Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, mengatakan, masalah pembebasan lahan Pelindo yang ada di Kelurahan Tanjung, Kota Bima, merupakan kontrak politik, bukan sebuah visi-misi.
"Masalah pembebasan lahan Pelindo, tidak masuk dalam visi-misi, tapi hanya sebuah kontrak politik yang merupakan aspirasi dan keinginan masyarakat,"tegas Lutfi, saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan Harian Radar Tambora, Atin.
Dikatakannya, karena masalah pembebasan lahan Pelindo, merupakan sebuah kontrak politik, maka akan diupayakan untuk dilakukan, sepanjang hal itu tidak melanggar dari ketentuan peraturan yang ada,”janjinya.
Dijelaskannya, kalau sejumlah program pembangunan yang sudah tertuang dalam visi-misi, pasti akan dilaksanakan semua. Termasuk, masalah gaji RT dan RW Rp 500 ribu perbulan, juga akan diwujudkan,”isyaratnya.
Walikota, juga menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan masalah K2 dan temuan di Bappeda Kota Bima yang mencapai sekitar miliaran serta kasus K2. Kata Lutfi, masalah temuan di Bappeda, belum bisa memberikan jawaban karena dirinya baru dua hari kerja sebagai Walikota.
“Kalau masalah kasus K2, kita serahkan proses hukumnya yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak aparat dan kita akan kooperatif bila dibutuhkan,”tandasnya. (BT01)