 |
| Foto Bersama dalam pembahasan kerjasama Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk pendidikan Inklusif pada Kamis (18/10). |
Bima, Bima Today.- YAPPIKA-Action Aid (YAA) yang bekerjasama dengan Uni Eropa, sebagai organisasi induk dalam pengelolaan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia Pro-InQluEd)
"Dalam program tersebut, YAA bermitra dengan tiga organisasi lokal, yaitu Gemawan Kabupaten Sambas, Solud Kabupaten Bima, dan Yayasan Bahtera di Kabupaten Sumba Barat,"sebut Kadis Kominfostik Kabupaten Bima, H. Abdul Wahab Usman, SH, Msi.
Policy Advocacy Compaign Pro-InQluEd Bima, A. Anas, Kamis (18/10) pada pertemuan persiapan di Ruang Kerja Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Setda Kabupaten Bima menjelaskan, kehadiran program ini, ditujukan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan dasar di Indonesia, melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik,"jelasnya.
Dikatakan Anas, sebelumnya, pada 21 Juni 2018 kemarin, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara YAPPIKA-ActionAid dengan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud.
"Sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya dokumen perjanjian kerjasama tersebut, maka perlu diadakan pertemuan dengan jaringan masyarakat sipil (CSO) untuk membahas rencana kerja dan sinergi Program Pro-InQluEd". terang Anas yang dikutip Wahab.
Lanjut Anas, sejauh ini, sudah dilakukan 3 kali pertemuan awal dengan para pemangku kepentingan pemerintah seperti kepala sekolah, UPTD kecamatan, OPD terkait. "Pertemuan pada hari ini, bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme kerja, kelembagaan dan pemetaan tugas yang akan dilaksanakan serta menyepakati dibentuknya pusat pengaduan pelayanan publik tingkat kabupaten Bima,"jelasnya.
"Intinya, pertemuan ini adalah, untuk lebih memerkuat komitmen dan kerjasama dalam mendorong Program Promosi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas (Pro-InQluEd).
Selain itu, agar stakeholder pemerintah selalu konsisten dalam pengawal proses pelaksanaan program selanjutnya di Kabupaten Bima,"tutup Anas yang dikutip Wahab lagi. (BT01)