Massa di Sanolo. |
Aliansi yang mengatakan "Front Masyakarat Peduli Desa Sanolo" yang menyatakam sikapnya sebagai berikut, meminta pernyataan sikap Kades Sanolo, selaku penguasa anggaran ADD tahun 2018, meminta klarifikasi Kades Sanolo terkait seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2018.
"Meminta pertanggungjawaban Kades Sanolo, terkaitnya penggunaan APBDes tahun 2018 yang disertai dokumen keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa,"jelas Korlap, Fariz Najamudin.
Selain itu, kata dia, tidak adanya keterbukaan informasi publik pada masyarakat terkait penggunaan APBDes Sanolo sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 sesuai yang diamanatkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Meminta kepada BPD agar melaporkan pelaksanaan kinerja sebagai Badan Permisyauwatan Desa.
Dijelaskannya, menurut kepala Pemerintah Kabupaten Bima, untuk segera mengevaluasi kinerja Kades Sanolo, terkait transparansi penggunaan ADD tahu 2018 sesuai dengan regulasi yang ada. Meminta aparat penegak hukum Polres Bima dan Kejaksaan Kabupaten Bima untuk menyikapi dengan tegas terkait adanya indikasi penyalahgunaan ADD tahu 2018,"ungkapnya.
"Bilamana tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami masyarakat Desa Sanolo, akan terus melakukan aksi demontrasi dalam jumlah massa yang lebih besar atau akbar,"harapnya. (BT01)