KOTA BIMA, BIMA TODAY.---Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bima, Ali Ahyar Ridha, SST. S.Fis, sangat menyesalkan aksi mogok kerja seluruh PKM di Kota Bima guna menuntut besarnya Tunjangan Kinerja (Tukin) pada Senin (01/02/2021) kemarin.
"Kalau tenaga kesehatan mogok kerja, lalu dimana masyarakat yang ada mendapatkan pelayanan kesehatan,"jelasnya pada Rabu (03/02/2021).
Dikatakannya, apalagi aksi mogok ditengah pandemi seperti ini, jikalau semua PKM kompak melakukan aksi mogok, dimana lagi masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara UGD RSUD Kota Bimapun ditutup. "Dimasa pandemi seperti ini, pelayanan kesehatan harus tetap dilakukan walaupun dengan semua keterbatasan yang ada,"ungkapnya.
Namun, kata Ali, kitapun tidak boleh juga terlalu menyalahkan tenaga kesehatan, yang sepatutnya dipikirkan kenapa hal-hal semacam ini kembali terulang dan merugikan masyarakat. Sebelumnya terjadi demontrasi, audiensi dengan DPRD, mogok kerja dan berakhir dengan pembinaan seluruh nakes oleh walikota bima H. Muh. Lutfi.
"Kenapa masalah yang sama kembali terulang dengan alasan yang berbeda. Kami menduga terjadi pembiaran masalah ini oleh pihak terkait dimana masalah Tukin yang diwacanakan 30 persen diterima Nakes ini sudah sempat menjadi tranding di jagad maya. Bahkan dilingkup SKPD terkait di Kota Bima, padahal kalau disikapi sedari awal masalah ini bisa diatasi,"ungkapnya.
Menurut hemat kami, lanjut Ali, Tukin 30 persen yang diberikan pada Nakes dirasa kurang adil walaupun ada aspek lain yang mendukung seperti kapitasi di lingkup Puskesmas dan Jaspel di lingkup RSUD. Tapi yang perlu dipertahatikan angka jaspel atau kapitasi itu sangat jauh bila diakumulasi dengan tukin 30 persen yang diterima jika dibandingkan dengan nilai asli yang terima 80 persen.
Disisi lain, apabila dibikin kriteria beban kerja Nakes mungkin sangat besar bebannya. Paparan radiasi, infeksi, penularan penyakit dan kegawadaruratan medis yang beresiko pada dirinya langsung. "Jadi diperlukan perumusan formula penyusunan index Tukin khususnya untuk Nakes dengan memperhatiakan beberapa kriteria agar tidak banyak pihak merasa dirugikan,"urainya.
Selain itu, maraknya penutupan fasilitas kesehatan beberapa hari terakhir ini harus diatensi khusus oleh Pemkot dalam hal ini Dikes. "Kami tidak melarang penutupan layanan dibeberapa PKM, namun kita harap penutupan itu tidak dibarengi dengan tidak beraktivitasnya seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di PKM tersebut.
Seharusnya, Dikes bisa saja dengan mengalihkan sementara pegawai yang bertugas di PKM yang ditutup ke PKM lainnya atau ke RSUD Kota.
Begitupun tenaga kesehatan hasil tracking harus diperiksa dengan cepat bila perlu Dikes mengirimkan nota khusus ke lab pemeriksaan covid, agar para tenaga kesehatan hasil tracking diperiksa dengan cepat bila perlu didahulukan agar status mereka dapat segera diketahui, apakah dapat bertugas kembali ataupun tidak bagi yang tidak terkontaminasi dapat diperbantukan sementara di PKM lain atau RSUD Kota sampai keadaan PKM-nya memungkinkan untuk melakukan pelayanan kembali pada masyarakat yang membutuhkan,"sarannya.
Untuk itu, kami mendesak aturan terkait masalah ini segera ditinjau kembali bahkan kalau perlu dilakukan identifikasi langsung kenyataan pada Nakes yang memberi pelayanan agar masalah serupa tidak terulang kembali karna menyakut hajat hidup masyarakat.
"Kami Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kota Bima, siap bersinergi dengan pemerintah Kota Bima dalam wujudkan pemerintahan yang good govenance khsusnya dipelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat,"pungkasnya. (BT01)